KPK Berikan Penghargaan Kepada Kementerian ESDM

KPK Berikan Penghargaan Kepada Kementerian ESDM

Berita Bisnis – Kementerian Energi serta Sumber Daya Mineral (ESDM) masalah wujudkan tata kelola bidang ESDM yang baik serta bersih nyatanya memperoleh animo dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Animo dikasihkan atas usaha Kementerian ESDM menahan korupsi lewat K epatuhan Laporan Harta Kekayaan Petinggi Negara (LHKPN) Tahun 2018.

Penghargaan tahunan ini dikasihkan dalam rencana peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2018 yang diserahkan langsung oleh Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, Rabu 5 Desember 2018.

Ini kali kedua dalam dua tahun beruntun, sesudah tahun 2017 KESDM ikut terima penghargaan Implementasi e-LHKPN Terunggul.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengutarakan jika perolehan KESDM mencapai penghargaan LHKPN terunggul pantas dihargai.

“Menjadi contoh, Kementerian ESDM dengan perolehan LHKPN Terunggul, pantas dihargai. Tentu ada peranan pak Jonan disana,” tutur Agus dalam sambutannya.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengutarakan jika untuk tingkatkan kepatuhan LHKPN di lingkungan Kementerian ESDM, dianya menjadi pimpinan instansi mesti memberi contoh serta lakukan monitoring dengan terus-terusan.

“Pertama, pimpinan lembaganya mesti memberi contoh. Ke-2, imbauan yg terus-terusan. Jika itu harus, saya monitor. Setiap minggu Kepala Biro Sumber Daya Manusia lapor, jika ada yang belumlah lapor, saya kirim e-mail ke semua pegawai. Ke-3, jika sampai batas waktu belumlah lapor ikut, service kepegawaiannya tidak di buka, automatis tunjangan kapasitas, kenaikan pangkat terlambat. Menurut saya jika telah harus LHKPN ya harus saja,” kata Jonan.

Kementerian ESDM ikut sudah lakukan rekonsilasi pergantian tata langkah penyampaian harta kekayaan Penyelenggara Negara sama dengan Ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomer 07 Tahun 2016 mengenai Tata Langkah Pendaftaran, Pengumuman, serta Kontrol Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Tata langkah Penyampaian Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

“Kementerian ESDM ikut sesuaikan pergantian itu dan memperluas harus lapor LHKPN dari penyampaian manual jadi penyampaian lewat sistem e-LHKPN. Periode penyampaian LHKPN juga beralih, dari dua tahun sekali jadi satu tahun sekali,” lanjut Jonan.

Status harus lapor LHKPN Kementerian ESDM untuk tahun 2017 sekitar 2.662 orang harus lapor yang terbagi dalam Menteri, Wakil Menteri, AUPK DEN, Komite BPH Migas, Kepala SKK Migas bersama deretan Pimpinan, Staf Spesial Menteri, Tenaga Pakar Menteri, Pengawas Internal SKK Migas, semua Petinggi Struktural KESDM, Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan KESDM, semua Pengelola Biaya di lingkungan KESDM, Fungsional Auditor, Inspektur Tambang, serta Inspektur Migas, dan semua pegawai di lingkungan SKK Migas.

Kepatuhan aplikasi LHKPN di Lingkungan Kementerian ESDM adalah amanat Menteri ESDM tanggal 10 April 2017 yang tertuang dalam Ketentuan Menteri ESDM Nomer 54 Tahun 2017 mengenai Tata Langkah Laporan Harta Kekayaan Perangkat Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Daya serta Sumber Daya Mineral.

Lembaga peraih penghargaan KPK untuk Kelompok Aplikasi LHKPN terunggul ialah Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Otoritas Layanan Keuangan, PT Kereta Api Indonesia, PT PGN, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Bank Jawa barat Banten.